Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKD) Banyuwangi PNS Hebat dan Kolaboratif Kunci Kemajuan Banyuwangi. Diakui atau tidak, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu kunci penting keberhasilan pembangunan Pemkab Banyuwangi. Berkat kekompakan, soliditas, serta ditunjang kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, Pemkab Banyuwangi di bawah komando Bupati Abdullah Azwar Anas serta ditunjang jajaran ASN berhasil membawa kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini ke arah kemajuan positif di berbagai  bidang sepanjang sepuluh tahun terakhir.

NAH, peran  Badan Kepegawaian,Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) alias Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Banyuwangi tidak bisa dipan- dang sebelah mata dalam hal upaya penataan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemkab. Bahkan, hal ini telah diakui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) lewat dua  penghargaan yang diberikan kepada BKD Banyuwangi.

Sepanjang dua  tahun beruntun yakni pada  2017 dan 2018, BKD Banyu- wangi menerima Anugerah BKN Award kategori kabupaten/kota tipe A. Kriteria penilaian BKN Award tersebut meliputi perencanaan formasi,  pelayanan pengadaan, kepangkatan, dan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), peman- faatan Computer Assisted Test (CAT), penilaian kompetensi ASN, implementasi penilaian kinerja, dan komitmen pengawasan dan pengendalian.

Bukan itu saja, BKD Banyuwangi juga mendapat penghargaan dari PT Taspen dan  BKN atas  prestasinya sebagai instansi terbaik layanan klim otomatis. Berkat peran serta kalangan ASN itu pula, Banyuwangi telah terpilih oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai kabupaten paling inovatif se-Indonesia dua tahun berturut-turut. Yakni di tahun 2018 dan 2019.Sebelumnya, tepatnya di tahun 2014, BKN menilai Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang paling siap dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

”Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten yang sudah mandiri dalam rekrutmen CPNS. Semua perangkat tes milik sendiri,  seperti  komputer dan lain-lain, sementara daerah lainnya masih menyewa, termasuk ada yang menyewa dari BKN,” kata Kepala Kan- tor Regional BKN Jatim Sudarmanto di sela-sela  meninjau pelaksanaan tes CPNS di Banyuwangi kala itu. Bahkan, pada rekrutmen CPNS for- masi tahun 2019, BKD Banyuwangi menyiapkan seratus  unit komputer lebih untuk menopang pelaksanaan seleksi kompetensi calon abdi negara Pemkab Banyuwangi itu. Tidak hanya komputer yang berfungsi sebagai peranti utama  pelaksanaan seleksi, BKD juga memasang sejumlah layar monitor di area kantor BKD. Hal itu bertujuan untuk membuka akses selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengetahui hasil ujian masing- masing peserta. Layar monitor itu menampilkan nilai yang diperoleh setiap peserta secara real time.  Melalui  layar  monitor tersebut, masyarakat atau  kerabat peserta seleksi dapat mengetahui hasil ujian  secara  langsung. Setiap peserta menjawab satu item soal, nilai yang didapat akan langsung terpam- pang di layar monitor tersebut, begitu seterusnya hingga nilai akhir peserta diketahui ketika sang peserta seleksi

CPNS merampungkan seluruh  soal atau setelah waktu ujian yang diten- tukan berakhir. Bupati Abdullah Azwar Anas menga- takan, Pemkab Banyuwangi membutuhkan orang-orang hebat yang bisa bekerja sama membangun kabupaten berjuluk the Sunrise of Java ini. Sebab, jika birokrasi bekerja  dengan baik dan  inovatif, rakyat bisa sejahtera.”Tetapi kalau kerja PNS-nya hanya rutinitas, tidak ada inovasi, dan akhir bulan menerima gaji, maka daerahnya tidak akan maju dan rakyatnya tidak sejahtera,” ujar Anas saat membuka seleksi kompetensi CPNS formasi 2019 awal tahun ini. Apalagi, imbuh Anas, Banyuwangi telah terpilih oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai kabupaten paling  inovatif se-Indonesia dua tahun berturut-turut. Maka, Banyuwangi memerlukan PNS-PNS hebat. PNS inovatif yang bukan hanya pintar, tetapi PNS yang bisa bekerja sama. ”Maka, mudah-mudahan yang terpilih adalah orang-orang hebat yang bisa bekerja sama dengan yang lain untuk melayani dan menyejahterakan  rakyat,” tuturnya.

Kepala BKD Nafiul Huda menambahkan, pemkab berkomitmen menye- lenggarakan seleksi  CPNS secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, pihaknya sengaja  memasang layar monitor yang menampilkan hasil ujian secara real time. ”Monitor ini untuk mengetahui berapa nilai yang didapat masing-masing peserta. Begitu klik, nilai langsung muncul. Misalnya si A mengerjakan nilai nomor satu dan benar, maka akan mendapat nilai lima. Begitu seterusnya,” kata dia.

 Sementara itu, Pemkab Banyuwangi juga berhasil meraih rapor hijau ke patuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara (LHKPN). Di antara 651 orang wajib lapor LHKPN tahun ini, semuanya telah melaporkan harta kekayaannya. Artinya, tingkat kepatuhan maupun ketepatan waktu penyampaian laporan harta kekayaan para penyelenggara negara di Banyuwangi mencapai seratus persen.